Para Bupati Terpilih Dilantik di Istana
Read More.. »»
Add caption |
KUPANG, Para bupati dan wakil bupati terpilih agar siap-siap untuk dilantik di Istana Negara Jakarta. Mereka diantaranya paket yang sudah ditetapkan oleh KPU di sembilan kabupaten yang menggelar Pilkada serentak, 9 Desember 2015 lalu, kecuali sejumlah daerah yang hasil Pilkada-nya digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk diketahui, KPU pada 21-22 Desember lalu telah menetapkan tujuh pasangan sebagai peraih suara terbanyak. Mereka diantaranya paket Marianus Sae-Paulus Soliwoa di Kabupaten Ngada, paket Raymundus Fernandez-Aloysius Kobes di TTU, Stefanus Bria Seran-Daniel Asa di Malaka, Agustinus Niga Dapawole-Marten Ngailu Toni di Sumba Barat, Marthen Dira Tome-Nikodemus Rihi Heke di Sabu Raijua, Willi Lay-Ose Luan di Belu dan Gidion Mbilijora-Umbu L. Pekuwali di Kabupaten Sumba Timur. Sementara kabupaten yang masih bermasalah yakni Manggarai Barat dan Manggarai. Paslon di dua daerah itu yang meraih suara terbanyak yakni Agustinus Ch Dula-Maria Geong di Manggarai Barat, Deno Kamelus-Viktor Madur di Manggarai, namun karena ada gugatan sehingga penetapannya ditunda.
Usulan KPU tersebut sudah disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo kepada presiden pasca penetapan calon kepala daerah terpilih pada Pilkada 2015 oleh KPU tanggal 21-22 Desember pekan lalu.
"Tahap pertama bagi pasangan calonnya (pemenang) tidak ada yang mengajukan gugatan sengketa pilkada (ke Mahkamah Konstitusi-MK). Itu kalau bisa akhir bulan Januari. Bagi yang mengajukan sengketa dan mengajukan sengketa ke MK sesuai aturan oleh KPU, pertengahan Maret sudah selesai. Sehingga yang tahap kedua (pelantikan serentak) mungkin bisa akhir Maret,"jelas Tjahjo kepada Timor Express di alun-alun Rumah Jabatan Gubernur NTT, Senin (28/12).
Mendagri yang saat ini mendampingi presiden RI dalam perayaan Natal Nasional yang dihadiri hampir 10 ribu undangan. Menurut dia, alasan utama dilakukannya pelantikan secepatnya adalah untuk mengisi kekosongan jabatan dan juga memperlancar pelayanan publik dan kebijakan-kebijakan penting di pemerintahan.
"Karena apapun, pilkada serentak ini jangan sampai pengambilan keputusan mengenai anggaran, pembangunan itu terganggu. Karena penjabat kan terbatas. Dengan tahap pertama yang paling tidak akhir Januari atau awal Februari, tahap keduanya berapa yang sengketa nanti akhir Maret. Itu solusi yang terbaik,"terang Tjahjo.
Dia mengaku akan berkoordinasi dengan KPU RI pada awal minggu ini. Bahkan rencana ini sudah dilaporkan di sidang kabinet bersama Presiden RI, Joko Widodo. "Pada prinsipnya Bapak Presiden setuju. Kalau memungkinkan pelantikannya juga di istana negara. Dibagi dua tahap,"tutup Tjahjo.
Dari Jakarta dilaporkan, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Kerja Sama Antar Lembaga, Kemendagri, Anselmus Tan yang dikonfirmasi Timor Express mengemukakan, hingga saat ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang membahas pelantikan para pasangan calon (Paslon) bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota dan gubernur/wakil gubernur. "Kita sedang membahas, apakah dilantik serentak atau didahulukan yang telah ditetapkan sebagai paslon terpilih," paparnya.
Pria asal NTT itu mengemukakan, keputusan belum ada hingga saat ini, karena masih dalam pembahasan dan melihat perkembangan yang ada. Jika dilakukan secara serentak, maka dipastikan menunggu selesainya semua proses Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di MK. Sebaliknya jika tidak, maka bisa diproses lebih cepat, bagi paslon yang telah dinyatakan sebagai pasangan terpilih dalam Pilkada.
Dia mengatakan, bila usulan telah sampai di Kemendagri, maka pihaknya akan segera memprosesnya, sehingga pelantikan bisa dilakukan, apalagi pada awal tahun anggaran 2016. "Kita lihat saja, semoga bisa cepat diproses dan dilantik," sebutnya. Pada kesempatan itu, dia meminta DPRD dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota termasuk di NTT, segera mengajukan usulan ke Kemendagri untuk diproses lebih lanjut, agar pelantikan bisa dilakukan secepatnya, demi keberlanjutan pemerintahan. Sementara Juru Bicara KPU NTT, Yosafat Koli, hanya dua kabupaten yang masih disengketakan ke MK. Sehingga penetapan pemenangnya masih menunggu keputusan dari MK. "Manggarai dan Manggarai Barat (belum penetapan) karena terkait pendaftaran (sengketa) PHP (perselisihan hasil pilkada) di MK,"terang Yosafat, Minggu (27/12). (cel/lok/fmc/boy)