Lebih lanjut Yusuf, dalam
arahannya mengatakan bahwa berbicara tentang guru, secara khusus tentang guru
di Sumba Timur, banyak hal yang perlu kita ketahui bersama, perlu kita
perjuangkan secara bersama, apa yang menjadi hak dan kewajiban guru. Kendati
tentunya lewat organisasi ini.
“Yang saya lihat selama
ini PGRI belum sepenuhnya menjalankan agenda sesuai AD/ART. Tidak bermaksud
untuk mengkritik, bahwa apa yang kita lihat selama ini, PGRI itu ada ketika ada
masalah-masalah. Jadi insidentil. Nanti kalau ada guru yang bermasalah, ada
guru yang lambat gaji dan seterusnya, ada PGRI.” katanya.
Sebenarnya PGRI harus
punya agenda kerja yang rutin, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam
rapat kerja ini, benar-benar guru dapat melihat kelemahan-kelemahan organisasi
ini untuk kita lebih semangat lagi. Kita rancang program kerja yang menuntun
kita untuk berbuat sesuatu. Jangan tunggu ada masalah baru PGRI bergerak.
Menanggapi soal keberadaan
PGRI sebagai sebuah organisasi profesi, Yusuf mengungkapkan bahwa PGRI punya
kekuatan yang luar biasa. Namun mengurus PGRI atau mengurus guru tidaklah
mudah, susah-susah gampang karena kita bukan mengurus orang setengah pintar
tetapi kita urus orang pintar. Karena guru pintar makanya kita jadi pintar
juga. Pak Wakil Bupati jadi Bupati karena guru, saya jadi Kadis karena guru.
Ketika kita punya rancangan kerja yang betul-betul untuk kepentingan bersama,
ada hasilnya, tentunya teman-teman semua akan menjalankannya dengan baik.
Kuncinya ada pada kepengurusan yang harus pro aktif dan transparan. Pengurus
harus menanamkan kepercayaan kepada anggotanya.
Tantangan guru saat ini
adalah kompetensi dan kinerja. Rata-rata kompetensi kita ada di bawah standar,
baik provinsi maupun kabupaten. Ke depan, tunjangan sertifikasi akan
berdasarkan kinerja bukan lagi pemenuhan jam mengajar. Oleh karena itu, kita
harus benar-benar meningkatkan kompetensi kita. Kinerja berbasis hasil.
Bapak/ibu dihargai negara sebagai tenaga profesional. Dimanakah tanggung jawab
bapak/ibu? Ini tantangan. Kehadiran organisasi harus memprogramkan peningkatan
komptensi teman-temannya. Tidak hanya kalau haknya tidak dipenuhi, mulai
protes. PGRI tidak hanya menuntut hak tetapi bagaimana mempengaruhi teman-teman
untuk memenuhi kewajiban dengan baik supaya jangan dipandang jika organisasi
ini tukang protes. Harus bejalan seimbang antara hak dan kewajiban. Tolong PGRI
dari kecamatan sampai kabupaten untuk memberi teguran jika teman-temannya tidak
menjalankan kewajiban. Jangan diam. ungkapnya
(Kontributor : Melky Rohi dan Cornelis Kadja )